## Kudeta Militer di Nepal: Aksi Protes Mematikan Picu Pengambilalihan Kekuasaan
**Kathmandu, 11 September 2025** – Nepal dilanda krisis politik yang mendalam menyusul kudeta militer yang terjadi pada Selasa malam, 9 September 2025. Kudeta ini merupakan puncak dari aksi protes besar-besaran dan berdarah yang berlangsung selama dua hari, menewaskan sedikitnya 20 orang dan melukai lebih dari 350 lainnya. Perdana Menteri KP Sharma Oli lengser dari jabatannya di tengah chaos tersebut, menyerahkan kekuasaan kepada militer.
Situasi di Nepal memanas sejak Senin, 8 September 2025, ketika Perdana Menteri Oli secara kontroversial melarang penggunaan media sosial di seluruh negeri. Keputusan ini, yang diklaim bertujuan untuk menjaga ketertiban umum, justru memicu kemarahan dan demonstrasi besar-besaran di Kathmandu, ibu kota Nepal. Para pengunjuk rasa, yang merasa hak kebebasan berekspresi mereka dikekang, turun ke jalanan dan melakukan aksi protes yang semakin intensif.
Laporan dari media lokal, SetoPati, menyebutkan bahwa militer telah dikerahkan ke seluruh penjuru negeri untuk menegakkan hukum dan ketertiban. Tentara terlihat mengamankan lokasi-lokasi strategis, termasuk bandara yang dilaporkan ditutup sementara. Aksi protes yang berlangsung liar ditandai dengan pengrusakan properti publik, pembebasan tahanan oleh para demonstran, dan bahkan penyerbuan ke gedung-gedung pemerintahan, termasuk gedung parlemen yang akhirnya dibakar oleh massa yang marah.
Ketegangan semakin meningkat ketika para pengunjuk rasa juga membakar kediaman sejumlah pejabat tinggi pemerintah, termasuk Kantor Presiden. Meskipun pemerintah kemudian mencabut larangan media sosial, protes keras tetap berlanjut, menandakan meluasnya ketidakpercayaan terhadap pemerintah Oli.
Di tengah kekacauan ini, Presiden Ramachandra Paudel menerima pengunduran diri Perdana Menteri Oli dan mulai mempersiapkan pembentukan pemerintahan baru. Namun, pengambilalihan kekuasaan oleh militer menunjukkan bahwa situasi politik di Nepal jauh dari stabil dan masa depan negara Himalaya itu masih diliputi ketidakpastian. Komandan militer Jenderal Ashok Raj Singdel sebelumnya telah menyerukan kepada masyarakat untuk tetap tenang dan mencari solusi melalui dialog, namun seruan tersebut tampaknya tidak cukup meredam amarah massa.
**Latar Belakang Krisis:**
Krisis di Nepal ini berakar pada kebijakan kontroversial Perdana Menteri Oli yang melarang akses media sosial. Langkah ini dianggap sebagai pembatasan serius terhadap kebebasan berbicara dan akses informasi, hak-hak fundamental yang dijamin dalam banyak konstitusi demokrasi. Larangan tersebut, yang tidak dibarengi dengan penjelasan yang memadai dan transparan, memicu kecurigaan dan kekecewaan publik yang meluas. Reaksi keras masyarakat terhadap pelarangan tersebut menjadi bukti kuat tentang betapa pentingnya akses internet dan media sosial bagi kehidupan publik di era modern.
**Dampak Jangka Panjang:**
Kudeta militer di Nepal menimbulkan kekhawatiran akan masa depan demokrasi di negara tersebut. Pengambilalihan kekuasaan secara paksa oleh militer mengancam stabilitas politik dan ekonomi Nepal, dan berpotensi memicu konflik yang lebih besar. Dunia internasional pun memantau perkembangan situasi dengan seksama, mendesak semua pihak untuk menyelesaikan konflik secara damai dan mengembalikan Nepal ke jalur demokrasi. Peristiwa ini juga menjadi pengingat penting tentang pentingnya dialog, transparansi, dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dalam pemerintahan yang demokratis.
**Kata Kunci:** Kudeta Militer Nepal, KP Sharma Oli, Protes Nepal, Krisis Politik Nepal, Larangan Media Sosial Nepal, Ramachandra Paudel, Jenderal Ashok Raj Singdel, Politik Nepal, Kudeta, Demokrasi Nepal, Aksi Protes, Kathmandu.
