## Krisis Pengangguran di Indonesia: Ancaman Ekonomi dan Sosial yang Membutuhkan Aksi Cepat dan Terukur
Indonesia tengah menghadapi tantangan serius berupa peningkatan signifikan angka pengangguran. Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2025 menunjukkan jumlah pengangguran mencapai angka yang mengkhawatirkan, yaitu 7,28 juta jiwa. Angka ini meningkat sekitar 83 ribu orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, menunjukkan tren yang mengkhawatirkan dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan. Meskipun tingkat pengangguran terbuka (TPT) mengalami penurunan tipis menjadi 4,76%, peningkatan jumlah pengangguran secara absolut mengindikasikan ketidakmampuan lapangan kerja yang tersedia untuk menyerap tambahan angkatan kerja baru. Situasi ini merupakan cerminan kegagalan dalam merespon kompleksitas tantangan ekonomi yang tengah dihadapi bangsa.
Kondisi di sektor riil semakin memprihatinkan. BPS mencatat penurunan konsumsi rumah tangga pada kuartal I 2025, sebuah fenomena yang sangat tidak lazim, terutama mengingat periode tersebut bertepatan dengan bulan Ramadan, yang biasanya menjadi momentum peningkatan daya beli masyarakat. Penurunan konsumsi ini diperparah oleh gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal di sektor padat karya, yang semakin menekan daya beli dan memperburuk situasi ekonomi. Sepanjang tahun 2024 hingga awal 2025, lebih dari 88.000 pekerja kehilangan pekerjaan. Salah satu kasus yang paling menyita perhatian adalah PHK massal di PT Sri Rejeki Isman (Sritex) yang merumahkan lebih dari 10.000 karyawannya akibat krisis keuangan yang melanda perusahaan tersebut. Kejadian ini menjadi gambaran nyata dampak negatif dari kondisi ekonomi yang semakin melemah.
Di tengah situasi ekonomi yang serba sulit ini, rencana pemerintah untuk menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% dinilai kontraproduktif oleh banyak pihak, termasuk Arin Setyowati, Pakar Ekonomi Universitas Negeri Surabaya (UMSurabaya). Arin berpendapat bahwa kebijakan tersebut justru akan memperburuk daya beli masyarakat dan menghambat pertumbuhan ekonomi, khususnya bagi usaha-usaha kecil dan menengah. “Di saat konsumsi masyarakat menurun dan PHK meningkat, menaikkan PPN hanya akan memperburuk situasi,” tegas Arin dalam pernyataan resminya pada Senin, 12 Mei 2025.
Untuk mengatasi krisis ketenagakerjaan ini, Arin menekankan perlunya langkah cepat dan terukur dari pemerintah. Fokus kebijakan ekonomi, menurutnya, harus dialihkan dari sekadar menjaga angka makroekonomi menuju penguatan sektor-sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain:
1. **Penyelamatan Sektor Padat Karya:** Pemerintah perlu memprioritaskan penyelamatan sektor padat karya seperti tekstil, alas kaki, furnitur, dan makanan-minuman. Insentif fiskal berupa pengurangan pajak, subsidi gaji, dan pinjaman lunak bagi perusahaan yang mempertahankan pekerja sangat dibutuhkan untuk menekan angka PHK.
2. **Optimalisasi Belanja Negara:** Alokasi anggaran negara harus dimaksimalkan melalui proyek-proyek padat karya di daerah. Dana yang dialokasikan untuk proyek-proyek besar dapat dialihkan untuk pembangunan infrastruktur lokal berskala kecil dan menengah, seperti pembangunan irigasi desa, sanitasi publik, dan perbaikan jalan lingkungan. Hal ini akan menciptakan lapangan kerja di tingkat lokal dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat.
3. **Penguatan UMKM dan Sektor Informal:** Sektor UMKM dan informal merupakan penyumbang terbesar lapangan kerja di Indonesia (lebih dari 97%). Pemerintah perlu meningkatkan akses mereka terhadap pembiayaan, pelatihan kewirausahaan, dan teknologi untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas.
4. **Penguatan Jaring Pengaman Sosial:** Penting untuk mencegah peningkatan angka kemiskinan akibat PHK massal. Pemerintah perlu memperkuat jaring pengaman sosial melalui program subsidi transportasi kerja, pelatihan vokasi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, dan bantuan sosial bersyarat bagi keluarga terdampak PHK.
5. **Kolaborasi Multipihak:** Suksesnya penanganan krisis ini membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, sektor industri, akademisi, dan masyarakat. Pembentukan ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif dan berkelanjutan menjadi kunci untuk mengatasi masalah ini secara efektif dan berkelanjutan.
Arin mengingatkan bahwa jika masalah pengangguran ini tidak segera ditangani dengan serius, maka akan berdampak lebih luas, tidak hanya sebagai persoalan ekonomi semata, tetapi juga sebagai ancaman terhadap stabilitas sosial dan keamanan nasional. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan segera mengambil langkah-langkah yang cepat, tepat, dan terukur untuk menjaga stabilitas ekonomi dan menjamin ketersediaan lapangan kerja bagi seluruh masyarakat Indonesia.
**Kata Kunci:** Pengangguran Indonesia, BPS, PHK, Krisis Ekonomi, Sektor Padat Karya, UMKM, Jaring Pengaman Sosial, Kebijakan Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi, Daya Beli Masyarakat, PPN.
